Tata Tertib Persidangan

TATA TERTIB MENGHADIRI PERSIDANGAN SESUAI SURAT EDARAN DIRJEN BADILUM NOMOR 2 TAHUN 2020


I.      TATA TERTIB UMUM

  1. Persidangan terbuka untuk umum bagi orang dewasa. Kecauali dalam perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang pelakunya anak-anak dan sidang perceraian yang berlaku tertutup untuk umum.
  2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib ditempat masing-masing dan memeliharan ketertiban dalam sidang.
  3. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seixin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
  4. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  5. Petugas keamanan pengadilan karena tugas dan jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan tanpa surat perinta untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senajata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.
  6. Pengunjung sidang dilarang merokok, makan, minum, membaca koran, berbicara satu sama lain atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.
  7. Seluruh orang yang hadir dalam ruang sidang dilarang mengaktifkan telepon seluler didalam ruang sidang selama persidangan berlangsung.
  8. Dilarang membuat kegaduhan baik didalam mamupun diluar ruangan sidang.
  9. Dilarang berbicara, memberikan dukungan atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi selama persidangan.
  10. Dilarang keluar masuk ruang sidang untuk alasan-alasan yang tidak perlu karena mengganggu jalannya persidangan.
  11. Dilarang menempelkan pengumuman/spanduk/tulisan atau brosur dalam bentuk apapaun dilingkungan pengadilan tanpa ada ijin tertulis dari Ketua Pengadilan Negeri.
  12. Semua orang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian yang sopan dan sepantasnya, serta menggunakan sepatu.

 

II.    TATA TERTIB PERSIDANGAN

  1. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, para pihak dan pengunjung sidang, duduk ditempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
  2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim.
  3. Setiap orang dalam ruang sidang wajib menunjukan sikpa sopan dan tertib.
  4. Ketua mejelis hakim mempimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
  5. Ketua majelis hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum menvapai umur delapan belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.
  6. Kehadiran anak-anak di dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anaka (SPPA).
  7. Segala sesuatu yang diperintahkan oeh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.
  8. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak memathi tata tertib, setelah mendapat peringatan dari ketua najelis hakim maka atas perintahnya, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
  9. Dalam hal pelanggaran tata tertiab sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutatn terhadap pelakunya.
  10. Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan menganggukan kepala.

 

III.  KEWAJIBAN PENGADILAN

  1. Ketua Pengadilan Negeri menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam persidangan.
  2. Hakim sudah menggunakan toga dan perlengkapan sebelum memasuki ruang sidang.
  3. Panitera/Panitera Pengganti sudah memakai jas dan perlengkapannya sebelum memasuki ruang sidang.
  4. Hakim dan panitera pengganti yang bersidang memasuki dan keluar dari ruang sidang melalui pintu khusus yang terjamin keamanannya.
  5. Melakukan peneguran/tindakan untuk menertibkan hal-hal yang berjalan menyimpang dari aturan diatas.
  6. Di tiap pintu masuk ruang sidang agar diinformasikan dengan simbol-simbol menyangkut larangan sebagaimana contoh terlampir.
  7. Pengadilan agar menginformasikan aturan ini, baik melalui website pengadilan negeri/papan/spanduk/banner atau monitor pada pengadilan negeri.


PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS