Sejarah Pengadilan

SEJARAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Kabupaten TTU yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 69 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 no. 122) mula-mula disebut Onderafdeeling Noord Miden Timor semasa pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan pada BS/Gubernemen nomor 9 10 tahun 1915 Onderafdeeling Noord Miden Timor meliputi gabungan tiga wilayah kerajaan/swapraja yaitu swaraja Miomaffo, Insana dan Biboki. Pusat penyelenggaraan pemerintahan Onderafdeeling Noord Miden Timor berkedudukan di Noeltoko yakni antara tahun 1915 1921, kemudian pada tahun 1921 Controleur Pedemors (Pemimpin Oderafdeling) memindahkan pusat penyelenggaraan pemerintahan dari Noeltoko ke Kefamenanu.

Sesuai ketentuan Pemerintahan Hindia Belanda tentang aturan pemerintahan kerajaan yang diberlakukan bagi semua swapraja yang ada di Timor, setiap onderafdeling dipimpin oleh controleur berkebangsaan Belanda dibantu seorang petugas pangreh praja orang Indonesia. Struktur kekuasaan yang dibentuk pemerintahan Hindia Belanda tersebut dipadukan dengan sisa-sisa struktur pemerintahan asli sehingga mulai dari struktur kekuasaan yang paling tinggi sampai terendah berturut-turut : Controleur kemudian kepala Swapraja, membawahi fetor, kemudian temungkung, membawahi wakil temungkung dan wakil temungkung membawahi rakyat.

Berdasarkan struktur pemerintahan kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda tersebut maka Onderafdeeling Noord Miden Timor membawa 3 kepala swapraja, 18 kefetoran dan 176 temungkung. 

  • Swapraja Miomaffo (Kepala Swapraja : G. A. Kono) memiliki 8 kefetoran masing-masing kefetoran Tunbaba, Manamas, Bikomi, noemuti, Nilulat, Noeltoko, Naktimun dan Aplal.
  • Swapraja Insana (Kepala Swapraja : L. A. N. Taolin) memiliki 5 kefetoran masing-masing kefetoran Oelolok, Ainan, Maubesi, Subun dan Fafinesu.
  • Swapraja Biboki (Kepala Swapraja L. T. Manlea) memiliki 5 kefetoran masing-masing kefetoran Ustetu, Oetasi, Bukifan, Taitoh dan Harneno. 

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 struktur organisasi pemerintahan yang ditetapkan Belanda tidak diubah namun yang berubah adalah nama daerah pemerintahan dan jabatannya. Oderafdeling diubah menjadi Bunken yang dipimpin oleh Bunken Kanrikan. Sedangkan struktur pemerintahan asli dibawah Bunken Kanrikan mulai dari kepala swapraja sampai wakil temungkung tetap dipertahankan. 

Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor dalam Konferensi Malino tanggal 18 Juli 1946 mendukung penggabungan keresidenan Timor, Flores, Sumba dan daerah taklukannya dengan Bali, Lombok dan pulau-pulau selatan daya menjadi suatu daerah otonom dalam lingkup Pemerintahan Republik Indonesia, yang kemudian dikenal dengan wilayah Propinsi Sunda kecil.

Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 1946 Raja-Raja (Kepala Swapraja) seluruh keresidenan Timor mengadakan sidang di Kota Kefamenanu guna membentuk Timor Eiland Federatie (gabungan kerajaan afdelling Timor). Dalam sidang tersebut, H. A. Koroh (Raja Amarasi) dan A. Nisnoni (Raja Kupang) terpilih masing-masing sebagai ketua dan ketua muda Timor Eiland Federatie. Raja-raja Timor Tengah Utara yang hadir dalam sidang tersebut adalah Sobe Senak dari Kerajaan Swapraja Miomaffo, L. Taolin dari Kerajaan Insana dan L. Manlea dari Kerajaan Biboki Utara. Masih dalam forum yang sama berhasil dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Timor Eiland Federatie yang susunan keanggotaannya berdasarkan asal kerajaan/swapraja. Swapraja Miomaffo mendudukan P. Koning, swapraja Insana mendudukan Th. Van de Tilart dan swapraja Biboki mendudukan H. Van Wissing.

Dalam tahun 1949 terjadi reorganisasi Timor Eiland Federatie menjadi daerah Timor dan kepualauannya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Timor dan Kepualuannya nomor 10/DR tanggal 29 April 1949. sesuai reorganisasi tersebut dipilih kembali anggota-anggota DPRD Timor dan kepulauannya mewakili wilayah kerajaan yakni Tan Soe Fat (mewakili kerajaan Miomaffo), L. Taneo (Insana) dan L. Atie (Biboki).

Sidang DPRD Timor dan kepulauannya di Kupang tanggal 10-12 Mei 1950 dan juga disetujui secara aklamasi dewan raja-raja Timor dan kepulauannya yang menghasilkan resolusi mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Negara Indonesia Timur supaya secepat mungkin Negara Indoensia Timur dibubarkan dan dileburkan ke dalam Republik Indonesia serta menganjurkan agar daerah Timor dan pulau-pulaunya dijadikan bagian dari Republik Indonesia. (sumber : Pemda Kabupten TTU)


PEMBENTUKAN KABUPATEN DATI II TIMOR TENGAH UTARA

Berdasarkan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958 (lembaran Negara no. 115 tahun 1958) Propinsi Sunda Kecil dipecah menjadi daerah Swatantra tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Kemudian berdasarkan Undang-undang nomor 69/1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II, maka daerah swatantra tingkat I Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi 12 daerah swatantra tingkat II termasuk daerah tingkat II Timor Tengah Utara.

Kabupaten Dati II Timor Tengah Utara dibentuk meliputi 3 wilayah bekas kerajaan/swapraja, 18 kefetoran dan 176 ketemungkungan. Secara de yure Kabupaten TTU ada sejak diundangkannya UU no. 69 tahun 1958 tanggal 9 Agustus 1958, namun secara de facto baru dimulai pada bulan Nopember 1958 bersamaan dengan pelantikan pejabat sementara Kepala Daerah Tingkat II TTU yang dijabat oleh D. C. Saudale. Setahun kemudian tepatnya tanggal 1 Maret 1959 dilantik pula pejabat sementara sekretaris daerah yang dijabat oleh G. M. Parera. Antara tahun 1958 1960 anggaran belanja dari ketiga swapraja tersebut belum dicabut, dan baru pada 1 Januari 1961 disatukan dalam Anggaran Belanja Daerah Tk. II Timor Tengah Utara berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur nomor 81/Des.65/2/23 tanggal 15 Desember 1960. Dengan diberlakukannya keputusan Gubernur tersebut, maka secara diam-diam penghapusan daerah swapraja Miomaffo, Insana dan Biboki telah dilakukan secara de facto, sedangkan de yure baru pada saat diundangkannya Undang-Undang no 18 tahun 1965 tanggal 1 September 1965. (sumber : Pemda Kabupten TTU)


SEJARAH PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KELAS II

Pada tahun 1960 Pengadilan Negeri Kefamenanumerupakan Zetting Plat Pengadilan Negeri Kupang dan Hakim-hakim yang bersidang di Zetting Plat Pengadilan Negeri Kupang di Kefamenanu adalah A. A. A HATTU, SHD dan O. NITBANI, SHD sampai dengan tahun 1967 dan sidang di kantor Kejaksaan di Oemenu.

Kemudian pada tahun 1969, Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II beralih menjadi Zetting Platz Pengadilan Negeri Atambua sampai dengan tahun 1974, persiapan untuk berdirinya Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang saat itu berkantor di rumah Dinas milik Pemerintah Daerah yang terletak di samping kantor Lurah Aplasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan yang pertama bernama MARLY ILJAS, S.H dan Panitera Kepala bernama BUSTAM PATIMURA. Pada tahun 1977 dibangunnya gedung kantor Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang baru di Jalan Mayjend Eltari, Kelurahan Kefamenanu Selatankemudian pada tanggal 20 September 1978  telah diresmikan oleh R. SOEROTO, S.H Direktur Jenderal Badilum Depertemen Kehakiman.

URUTAN KETUA DARI PERTAMA KALI TERBENTUKNYA PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU KELAS II :

1.   MALRY ILJAS, S.H (1974 - 1980)

2.   YULIUS MANGALA TUA SIMATUPANG, S.H (1981 - 1985)

3.   MASWAR DARMO SUWITO, S.H (1985 - 1987)

4.   BENYAMIN SAMPELINTIN, S.H ( 1987 - 1990)

5.   ADIONO PRIO UTOMO, S.H (1991 - 1994)

6.   TEWA MADON, S.H (1994 - 1998)

7.   KASMIDJAN, S.H (1999 - 2000)

8.   WILLEM DJARI, S.H (2001 - 2003)

9.   FRANKE HASUDUNGAN SINAGA, S.H (2003 - 2006)

10. NELSON PASARIBU, S.H (2006 -2008)

11. BRAHMANA, S.H. (2008 - 2009)

12. TOGI PARDEDE, S.H (2009 - 2011)

13. TARIGAN MUDA LIMBONG, S.H (2011 - 2013)

14. DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H.,M.H (2013 - 2015)

15. DARMINTO HUTASOIT, S.H., M.H (2016 - 2018)

16. I PUTU SUYOGA,S.H.,M.H (2018 - Sekarang)

Sebagai salah satu kepanjangan kekuasaan kehakiman yang diemban Mahkamah Agung di wiiayah Kabupaten Timor Tengah Utara (selain Pengadilan Agama Kefamenanu), Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Secara kelembagaan organisasi, administrasi dan finansial, seluruhnya menyelaraskan dengan kebijakan Mahkamah Agung. Hal ini sejalan dengan telah beralihnya lembaga peradilan di Indonesia yang secara non teknik yudisial awalnya berada di lembaga eksekutif (departemen-departemen terkait) dalam hal ini peradilan umum (baca: Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II) dari Departemen Kehakiman yang kemudian dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dikembalikan ke tubuh Mahkamah Agung (sistem satu atap). Dengan demikian maka seluruh sistem pertanggung jawaban kini diberikan kepada Mahkamah Agung RI, yang pada prosesnya disampaikan melalui Pengadilan Tinggi di masing-masing wilayah.  Adapun Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II melalui Pengadilan Tinggi Kupang.

PELAYANAN PRIMA, PUTUSAN BERKUALITAS